DIDUGA SARAT KKN, ANGGARAN APBDES DESA SUKASARI TAHUN 2023, -2025 DI SOROT PUBLIK

Total anggaran mencapai lebih dari tiga miliar rupiah, sebagian program tidak berjalan sesuai rencana

Serang, Banten - Pojok Jurnal  com  [Kamis, 22 Januari 2026 – Penyaluran dan penggunaan Dana Desa di Desa Sukasari, Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, Banten, periode tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 menjadi sorotan publik. Total anggaran yang dialokasikan mencapai lebih dari tiga miliar rupiah, namun sebagian besar program tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, bahkan diduga hanya menjadi ajang korupsi.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah program pengembangan pertanian cabai dan budidaya ikan air tawar yang menelan anggaran sebesar Rp106.449.750. Dari total tersebut, anggaran untuk pertanian cabai mencapai Rp105.611.005, namun program tersebut tidak berjalan sama sekali.

Di sisi lain, penyertaan modal untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tahun anggaran 2025 juga mengalami kemacetan dan tidak berjalan sesuai target. Padahal, anggaran yang disiapkan mencapai 20 persen dari total Dana Desa tahun 2025 dan telah diserap. Program budidaya ikan air tawar berbasis bioplok juga dinyatakan mangkrak.

Untuk tahun anggaran 2023 sendiri, Desa Sukasari menerima alokasi anggaran sebesar Rp1.329.549.000 dengan rincian penyaluran sebagai berikut:

- Prasarana Air Bersih: Terdapat tiga unit yang dibiayai masing-masing Rp34.522.193 untuk Kp. Sukamanah RT.03 RW.01, Rp36.628.455 untuk SAB Rancawiru 04, dan Rp33.876.850 untuk Kp. Lebak Wareng RT.013 RW.003.

- Prasarana Jalan dan Drainase: Antara lain pembangunan plat dekeur Kp. Sukamanah (Rp6.903.175), TPT Kp. Sukamanah (Rp54.005.000), jalan usaha tani Kp. Pamarayan (Rp23.475.500), jalan desa Kp. Iyat (Rp295.526.475), serta berbagai proyek sistem pembuangan air limbah dengan total anggaran lebih dari Rp50 juta.

- Kesehatan: Penyelenggaraan desa siaga kesehatan melalui pembelian ambulance (Rp21.920.350), penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat serta kader kesehatan (total Rp21.263.080), dan penyelenggaraan posyandu untuk penanganan dan pencegahan stunting serta insentif kader (total Rp75.075.000).

- Pendidikan: Dukungan penyelenggaraan PAUD dengan anggaran Rp7.104.000.

- Bantuan Mendesak: Bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 34 KK (Rp122.400.000) dan bantuan pangan/sembako untuk jumlah yang sama (Rp10.483.200).

- Kesenian, Adat, dan Keagamaan: Program yang masih dalam rangka penyelenggaraan dengan rincian yang belum diuraikan secara lengkap.

Bahrudin, Sekjen Aliansi Peduli Banten, menegaskan penolakan terhadap tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan anggaran negara. "Kami mengecam keras tindakan para oknum yang semena-mena terhadap anggaran negara yang kami duga dijadikan ajang korupsi serta merugikan negara. Fakta dan realita di lapangan sangat miris dan berbeda dengan data yang tercatat, jelas ada dugaan menjadi sarang KKN," ujarnya.

Aliansi Peduli Banten juga akan mendesak pihak Audit Persediaan Negara (APN) dan Kejaksaan Negeri Banten untuk segera membentuk tim pemeriksa terkait penggunaan keuangan negara yang diduga banyak diselewengkan demi kepentingan pribadi dan golongan.

Redaksi/ Tim Pojok Jurnal com