Menolak Koruptor di Bursa Ketua KONI Kota Blitar, MAKI : Olahraga jangan dipimpin Figur Bermasalah.

Blitar, - PojokJurnal com.  [PojokJurnal.com - Suasana depan Kantor KONI Kota Blitar, Senin 18 Mei 2026, tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Blitar Raya berdiri membawa poster dan pengeras suara. Mereka datang bukan hanya sekadar menyampaikan aspirasi, melainkan membawa kegelisahan tentang arah masa depan olahraga di Kota Blitar.

Isu yang mereka soroti cukup sensitif, Yakni munculnya nama mantan Narapidana kasus korupsi dan dalang perampokan rumah Dinas Walikota dalam bursa pemilihan calon Ketua KONI Kota Blitar.

Bagi MAKI, persoalan ini bukan hanya soal hak politik seseorang, tetapi juga menyangkut moralitas dan keteladanan di dunia olahraga.

Dalam orasinya, Sekretaris MAKI Blitar Raya, Mariono Setyo Budi atau Mario Budi, menyampaikan kritikan tajam terhadap munculnya figur yang bermasalah dalam kontestasi organisasi olahraga.

“Olahraga itu bicara sportivitas, integritas, dan pembinaan generasi muda. Kalau dipimpin orang dengan rekam jejak yang buruk, publik tentu akan bertanya arah moral organisasi ini mau dibawa ke mana,” ujar Mario.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh apatis ketika jabatan strategis mulai diisi figur yang dinilai memiliki catatan rekam jejak yang kelam.

“Masyarakat Kota Blitar tidak akan pernah diam, ketika melihat kejahatan yang berbalut jabatan,” tegasnya.

Dalam aksi damai tersebut, MAKI menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) KONI Kota Blitar menolak pencalonan mantan napi korupsi dan menjalankan proses seleksi secara transparan serta bermartabat.

Selain itu, MAKI juga meminta DPRD Kota Blitar untuk ikut mengawasi jalannya Musorkot KONI agar tidak terjadi penyalahgunaan Wewenang dalam proses pemilihan ketua KONI Kota Blitar.

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Pemerintah Kota Blitar menghentikan bantuan dana hibah apabila KONI dipimpin oleh figur yang dinilai tidak memiliki rekam jejak yang baik.

Di tengah tensi aksi yang menghangat, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin memilih menemui langsung massa aksi.

Dengan nada yang tenang, Mas Wali menyebut seluruh cabang olahraga memiliki tanggung jawab moral menjaga marwah olahraga Kota Blitar.

“Kami yakin para cabor memiliki integritas untuk memajukan olahraga di Kota Blitar. Nanti malam saya akan panggil seluruh pengurus KONI dan para cabor untuk berdiskusi bersama,” kata Mas Ibin.

Pernyataan serupa disampaikan Ketua TPP KONI Kota Blitar, Slamet. Ia mengaku seluruh tahapan penjaringan telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi.

“Semua proses sudah berjalan sesuai tahapan. Terkait aspirasi masyarakat ini nanti akan kami konsultasikan ke KONI Provinsi dan KONI Pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KONI Kota Blitar Sukarji menilai aksi penyampaian pendapat merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati.

“Kami menghargai semua aspirasi masyarakat. Nanti kami juga akan berkonsultasi dengan KONI pusat dan Kemenpora sebagai pembina olahraga nasional,” katanya.

Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim juga meminta agar polemik tersebut disikapi dengan hati-hati dengan mengedepankan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Persoalan mantan napi boleh atau tidaknya maju, sebaiknya dikonsultasikan kepada pihak yang lebih berkompeten, termasuk aspek hukumnya,” ucap Syahrul.

Di sisi lain, Ketua Ratu Adil sekaligus pendiri Revolutionary Law Firm, Mohammad Trijanto, menilai jabatan Ketua KONI tidak cukup hanya bermodal popularitas atau dukungan politik.

“Karena KONI menggunakan dana hibah dari pemerintah, maka harus dipimpin oleh sosok yang kompeten dan punya rekam jejak yang baik,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, kepastian apakah Musorkot KONI Kota Blitar tetap digelar sesuai jadwal atau tidak, masih menunggu hasil pertemuan antara Pemkot Blitar, pengurus KONI, dan semua cabang olahraga.

Seperti di berikan sebelumnya, bahwa Musorkot tahapan Pemilihan Ketua KONI Kota Blitar akan memasuki puncaknya besok pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026.

Di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan masih menggantung di benak publik: apakah olahraga akan tetap menjadi ruang keteladanan, atau justru ikut terseret ke pusaran kompromi moral..?

(Oppet)