Skema Kemitraan SPPG Dinilai Lebih Efisien, BGN Tegaskan Rp 6 Juta Bukan Dana Pembangunan APBN

Pojok Jurnal Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan informasi terkait insentif Rp 6 juta per hari yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan dana pembangunan yang bersumber dari APBN.

Menurut Dadan, dana Rp 6 juta per hari merupakan mekanisme pembayaran atas layanan yang telah berjalan di SPPG. Sementara itu, pembangunan fisik seluruh fasilitas dilakukan melalui investasi mandiri oleh para mitra.

“Rp 6 juta per hari bukan dana pembangunan dari APBN, melainkan pembayaran layanan. Seluruh proses pembangunan fisik menjadi tanggung jawab mitra,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).

Ia menjelaskan, seluruh risiko juga sepenuhnya ditanggung mitra, mulai dari risiko pembangunan, operasional, evaluasi hingga bencana alam. Sebagai contoh, salah satu SPPG di Aceh sempat terdampak banjir dan mengalami kerusakan. Dalam kasus tersebut, kerugian dan pembangunan kembali menjadi tanggung jawab mitra, bukan BGN.

Dadan menilai skema ini membuat penggunaan anggaran jauh lebih efisien karena BGN tidak perlu mengalokasikan dana untuk pemeliharaan maupun perbaikan fasilitas. “Risiko total kami pindahkan ke mitra. Karena itu Rp 6 juta tersebut sangat efisien,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut pembangunan oleh mitra cenderung lebih hemat dan minim potensi mark up. Salah satu contoh adalah pembangunan SPPG oleh Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) yang menghabiskan dana sekitar Rp 3 miliar. Menurutnya, jika dibangun menggunakan skema APBN, anggaran bisa mencapai dua kali lipat.

Selain efisiensi biaya, Dadan juga menyoroti kecepatan pembangunan melalui pola kemitraan. Ia membandingkan proses pembangunan menggunakan APBN yang harus melalui tahapan panjang, mulai dari penunjukan konsultan perencanaan, proses pinjam pakai lahan dengan pemerintah daerah, revisi lokasi jika tidak sesuai, hingga proses tender yang memakan waktu hingga 45 hari.

Sebaliknya, mitra dapat menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu relatif singkat, bahkan sekitar 45 hari sudah rampung tanpa melalui prosedur birokrasi yang berlapis.

Hingga saat ini, BGN mencatat telah memiliki 24.122 SPPG yang seluruhnya dibangun melalui skema kemitraan dan telah beroperasi. Rata-rata, pembangunan mencapai sekitar 50 unit SPPG per hari. Capaian tersebut disebut menjadi bukti bahwa pendekatan kemitraan mampu menghadirkan percepatan signifikan sekaligus menjaga efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Redaksi Pojok Jurnal