Landmark Decision: Kerugian Lingkungan Bukan Rezim Penegakan Tipikor*

Jakarta- Pojok Jurnal com   [Rabu,18 Februari 2026.  Dengan demikian, putusan ini menyampaikan pesan fundamental tentang pentingnya kepastian norma, dan konsistensi rezim penegakan hukum, agar keadilan tidak hanya ditegakkan secara populis, tetapi juga secara proporsional dan substantif sesuai dengan maksud dan tujuannya.

PERTIMBANGAN KERUGIAN LINGKUNGAN PADA TINGKAT PERTAMA DAN BANDING

Terdakwa M.B Gunawan didakwa oleh penuntut umum di Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penuntut Umum mendalilkan akibat kerugian keuangan Negara sebesar Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP RI.

Di persidangan di tingkat pertama, Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis bersama-sama mempresentasikan kerusakan tanah dan lingkungan disertai metode perhitungan dan nominal kerusakan ekologis. 

Persentase terbesar datang dari aspek Kerugian keuangan negara atas kerusakan lingkungan akibat tambang timah illegal sejumlah Rp271.069.688.018.700,00 atau sejumlah 90,36 persen dari total nilai kerugian keuangan Negara yang didakwakan oleh Penuntut Umum. 

Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Selanjutnya, pada pemeriksaan tingkat Banding, Majelis Hakim Banding melalui Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum pada Putusan tingkat persama sudah tepat dan benar, hanya saja berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, sehingga terhadap Strafmaat yang dijatuhi pada diri Terdakwa naik menjadi 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

JUDEX JURIS: MENGUATKAN JUDEX FACTI SEKALIGUS MENGKOREKSI

Atas Putusan Judex Facti sebagaimana diatas, Mahkamah Agung selaku Judex Juris kemudian memutus melalui Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 pada tanggal 25 Juni 2025 dengan susunan Hakim Agung yakni Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Dodik Setyo Wijayanto, S.H., selaku Panitera Pengganti.

Putusan tersebut secara resmi dinobatkan sebagai Landmark Decision Tahun 2025. Landmark Decision adalah putusan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan putusan tersebut menghadirkan kaidah hukum atau penafsiran hukum yang baru, baik dalam ranah formil maupun materiil.

Berikut adalah intisari kaidah-kaidah hukum dalam Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025:

Pertama, Laporan hasil audit dari BPKB dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menetapkan besarnya kerugian keuangan Negara. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, lembaga BPK yang berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. 

Namun, hasil pemeriksaan dari BPKP, Inspektorat, SKPD, maupun akuntan publik tersertifikasi tetap dapat  mengaudit pengelolaan keuangan Negara, yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian dan besaran kerugian keuangan negara. 

Kedua, kerugian Lingkungan tidak masuk ke dalam rezim penegakan hukum Tipikor. Judex Juris berpendapat kerugian keuangan negara harus didasarkan pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya, atau hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh negara, yang keduanya dapat diperhitungkan secara pasti.

Lebih lanjut, dalam Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025, Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan tunduk pada hukum yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula sehingga memerlukan penegakan hukum yang berbeda.

Menggabungkan penegakan hukum lingkungan ke dalam tindak pidana korupsi justru akan menyebabkan penegakan hukum lingkungan itu sendiri menjadi tidak optimal.

Sebab dalam penegakan hukum lingkungan terdapat mekanisme rencana pemulihan lingkungan yang ditujukan untuk kebaikan lingkungan, sedangkan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak mengenal akan hal itu.

Putusan aquo juga menjelaskan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap seseorang tidak serta merta menghapus atau menghilangkan peluang untuk melakukan penegakan hukum lingkungan secara terpisah.

Sehingga dengan demikian tidak menutup kemungkinan Terpidana yang telah terbukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, dapat kembali dimintai pertanggungjawaban lingkungan menggunakan penegakan hukum lingkungan.

Kerugian keuangan Negara yang sebelumnya dinilai sejumlah Rp300.003.263.938.131,14 (tiga ratus triliun tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) berubah drastis pada tingkat kasasi menjadi sejumlah Rp28.933.575.919.431,14 (dua puluh delapan triliun sembilan ratus tiga puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah empat belas sen) atau berkurang sejumlah Rp271.069.688.018.700,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dari total awal.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dimana penegakan hukum lingkungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus dipisah sehingga kerugian lingkungan yang sebelumnya dinilai sebagai kerugian keuangan negara harus dikeluarkan dari parameter kerugian keuangan negara di dalam perkara yang berjubah sebagai perkara Tipikor. 

PENUTUP

Sebagai penutup, melalui Putusan Nomor 6617 K/Pid.Sus/2025 tanggal 25 Juni 2025, Mahkamah Agung selaku Judex Juris menegaskan arah baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. 

Putusan ini, memperjelas batas konseptual antara kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi dan kerugian lingkungan, sekaligus meneguhkan bahwa keduanya berada dalam rezim hukum yang berbeda, tujuan, mekanisme, dan instrumen penegakan yang tidak dapat dicampuradukkan.

Implikasi dari norma tersebut tercermin dari dikeluarkannya komponen kerugian lingkungan dari perhitungan kerugian keuangan negara pada perkara a quo. Dengan demikian, putusan ini menyampaikan pesan fundamental tentang pentingnya kepastian norma, dan konsistensi rezim penegakan hukum, agar keadilan tidak hanya ditegakkan secara populis, tetapi juga secara proporsional dan substantif sesuai dengan maksud dan tujuannya.

 Red Bahrudin 

Penulis: Rafli Fadilah Achmad

Sumber Humas MA Jakarta