Diduga Pemasangan Tiang Optik PT Lintas Arta Gaya Koboi, Warga Desa Lebak Geram

Serang, PojokJurnal.Com – Pemasangan tiang optik sebanyak 55 titik di lahan milik warga Desa Lebak memicu kontroversi. Warga menduga pemasangan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari warga maupun pihak berwenang, sehingga menuai protes keras. Aktivitas pemasangan tiang yang berlangsung sepanjang jalan Desa Lebak pada Rabu (8/1/2025) dianggap melangkahi prosedur yang seharusnya dilakukan, seperti konsultasi dan izin tertulis dari pemilik lahan.

Sejumlah warga yang lahannya digunakan untuk pemasangan tiang optik merasa dirugikan. Mereka mengaku tidak pernah memberikan persetujuan. “Tiang sudah berdiri di depan rumah dan perkebunan kami tanpa ada pemberitahuan. Ini seperti gaya koboi,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Oknum berinisial MI, yang terlihat mengawal proses pemasangan tiang, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa tugasnya hanya mengamankan lokasi pemasangan. “Saya hanya mengawal pemasangan agar tiang dan kabel tidak hilang. Untuk izin, itu tanggung jawab pihak PT. Saya sudah sampaikan kepada mereka, jangan sampai timbul masalah dengan warga,” jelas MI.

MI juga mengungkapkan bahwa ia hanya menerima uang kompensasi sebesar Rp4 juta dari PT Lintas Arta, tanpa mengetahui detail lebih lanjut mengenai izin yang telah disiapkan perusahaan.

Mahari, anggota Lembaga FPK (Front Pemantau Kriminalitas), menilai tindakan PT Lintas Arta tidak sesuai dengan aturan hukum. Ia menegaskan bahwa pemasangan tiang Wi-Fi atau telekomunikasi di lahan warga harus mengantongi izin sesuai Peraturan Daerah dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

“Izin dari warga, RT/RW, hingga kecamatan wajib dipenuhi sebelum melakukan aktivitas semacam ini. Pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum, dan warga yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi,” tegas Mahari.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak PT Lintas Arta, termasuk Eko selaku perwakilan perusahaan, belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons, sehingga perusahaan terkesan bungkam atas persoalan ini.

Kasus ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam setiap proyek yang melibatkan masyarakat, untuk menghindari konflik dan menjaga kepercayaan publik.

(Bahrudin/Tim)