Kementrans dan 10 PTN Bangun Papua, Wamen Viva Yoga: Perlu Pendekatan Adaptif dan Berbasis Kebutuhan Lokal*

Jakarta - PojokJurnal com.   [Dalam konteks pembangunan Papua pentingnya pendekatan yang berbeda dari pola-pola sebelumnya. Kita harap tidak mengulang metode yang sama melainkan upaya pendekatan baru yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lokal.

Ungkapan demikian disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026, Grand Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, 12/4/2025. Hadir dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan para guru besar dari 10 perguruan tinggi negeri (PTN) unggulan sebagai mitra yakni UI, ITB, IPB, UGM, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, ITS, Universitas Brawijaya, dan Universitas Hasanuddin.

Guru besar yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Wakil Rektor UI Prof. Dr. Hamdi Muluk., M.Si., Wakil Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rizky, S.Si., Apt., Ph.D., Wakil Rektor ITS Prof. Agus Muhammad Hatta, ST., M.SI., Ph.D., dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si.

Program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari Program Transmigrasi Patriot 2025. Di tahun lalu Kementrans mengirim Tim Ekspedisi Patriot (TEP) sebanyak 2.000 peneliti. Peneliti yang terdiri dari 42 guru besar, 358 doktor, 846 sarjana, serta 754 mahasiswa disebar ke 154 kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kabupaten di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua, itu mempunyai misi melakukan penelitian potensi ekonomi, sumber daya alam, evaluasi infrastruktur, dan penataan organisasi ekonomi. “Riset untuk menggali dan memberdayakan masyarakat dan potensi alam yang ada Kita lanjutkan karena memiliki dampak yang besar bagi pembangunan nasional dari daerah”, ujarnya. 

Lebih lanjut Viva Yoga mengatakan dalam pembangunan di Papua, salah satu usulan yang muncul adalah penguatan kegiatan padat karya berbasis infrastruktur, seperti pembangunan konektivitas jalan Trans-Papua. “Jalan yang dibangun tidak hanya membuka akses wilayah tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat”, tuturnya. 

Menurut mantan Anggota Komisi IV DPR itu, pembangunan di pulau paling timur di Indonesia tidak hanya infrastruktur. Penguatan kelembagaan dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga merupakan hal yang penting. Ia membandingkan pembangunan masyarakat adat Selandia Baru, di mana pengakuan hak adat dan keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat secara signifikan. “Hal ini menjadi refleksi bahwa pembangunan di Papua perlu mengedepankan keadilan sosial, termasuk dalam distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam”, tegasnya.

Untuk itu ditekankan pentingnya memperhatikan tata kelola dana otonomi khusus. Diakui meski alokasi dana otonomi khusus yang diberikan cukup besar namun dampaknya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. “Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas kebijakan”, ujar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.

Mengajak perguruan tinggi unggulan bagi Kementrans merupakan langkah yang strategis. Kampus ternama sebagai mitra sudah berpengalaman dan terbukti dalam memecahkan masalah dan memberi solusi pada aspek teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis di masyarakat. “Kampus yang hadir hari ini sudah berpengalaman dalam pengabdian di masyarakat”, ungkapnya. Ilmu yang ada dari kampus sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat adat, termasuk dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan komunitas lokal.

Viva Yoga berpesan Tim Transmigrasi Patriot 2026 perlu membangun kepercayaan pada masyarakat. “Pendekatang langsung termasuk melalui tokoh adat harus dilakukan”, tuturnya. Pendekatan yang demikian disebut efektif dalam menciptakan penerimaan terhadap program pembangunan dibandingkan pendekatan yang bersifat ‘top-down’.

Diakui tidak semua wilayah Papua memiliki tingkat risiko yang sama. Beberapa wilayah seperti Merauke dan Papua Barat Daya dinilai relatif lebih kondusif dan dapat menjadi prioritas awal pengembangan program transmigrasi. Namun demikian, aspek keamanan tetap harus diperkuat melalui koordinasi dengan aparat terkait.

“Program transmigrasi dan ekspedisi patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan ‘output’ fisik, tetapi juga dampak sosial yang berkelanjutan”, harapnya. Fokus utama adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan harmoni sosial.

“Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam merancang dan melaksanakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan kompleks di wilayah Papua”, ujar mantan Presidium Nasional KAHMI itu. 

Red Bahrudin 

*Sumber: Tim Kementerian Transmigrasi*