PT Jakarta Perberat Vonis Fairza di Kasus Korupsi Kadisbud, di Atas Tuntutan JPU*

Jakarta - Pojok Jurnal com [Selasa, 23 Des 2025  Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman M Fairza Maulana alias Keta di kasus korupsi Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) DKI Jakarta. Yaitu dari 6 tahun penjara menjadi 8 tahun penjara. Vonis itu di atas tuntutan JPU yang menuntut 7 tahun penjara.

Sebagaimana diketahui, kasus bermula saat aparat penegak hukum mengendus sejumlah kegiatan kebudayaan fiktif di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kasus fiktif puluham miliar itu akhirnya bergulir ke pengadilan. Salah satunya Keta sebagai Kepala Bidang Kemanfaatan Dinas Kebuidayaan DKI Jakarta. Awalnya, Keta dihukum 6 tahun penjara. Kasus bergulir ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan hukumannya diperberat.

“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan,” demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dikutip DANDAPALA, Senin (22/12/2025).

Putusan itu diketok oleh Teguh Harianto dengan anggota Budi Susilo dan Hotma Maya Marbun. Putusan itu diketok pada 18 Desember 2025.

“Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.441.500.000.00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta lima

ratus ribu rupiah),” ujar majelis.

Apabila uang pengganti tidak dibayar maka asetnya dilelang. Bila tidak mencukupi maka diganti 3 tahun penjara. Adapun asal-usul uang pengganti itu berasal dari:

-       Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) untuk perjalanan ke New York dari Gatot Arif Rahmadi; 

-       Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk perjalanan ke Brisbane dari saksi Gatot Arif Rahmadi;

-       Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Yaris dan Honda Civic dari saksi Gatot Arif Rahmadi;

-       Rp50.000.000.00 (lima puluh juta) untuk pembelian motor Aprilia dari saksi

-       Rp91.500.000.00 (sembilan puluh satu juta lima ratus rupiah) dari saksi Gatot

-       Rp950.000.000.00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Ni Nengah Suartiasih selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pemanfaatan

Di kasus ini, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman Iwan Henry Wardhana (Kepala Dinas Kebudayaan) dari 11 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Adapun Gatot Arif Rahmadi juga diperberat dari 8 tahun penjara jadi 9 tahun penjara.

Red

Sumber Humas MA Jakarta