SPMB 2025 Banten Kisruh, Hamas Soroti Minimnya Transparansi dan Dugaan Titipan di Sekolah

Serang, pojokjurnal.com - Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Provinsi Banten menuai polemik serius. Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) menilai sistem yang dijalankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tidak transparan dan menyulitkan masyarakat. Dugaan praktik titipan dan koordinasi antarinstansi yang minim menjadi sorotan tajam publik.

Ketua Departemen Advokasi dan Investigasi Himpunan mahasiswa Serang (HAMAS) Pusat, Rahmatullah, menilai SPMB tahun ini penuh dengan persoalan administratif dan teknis di lapangan. 

Salah satu contoh paling menonjol terjadi di SMAN 1 Ciruas, di mana banyak calon siswa yang mendaftar melalui jalur domisili dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Terlebih jalur afirmasi, ini butuh evaluasi besar-besaran karena melibatkan banyak pihak, mulai dari Dindikbud, Dinas Sosial, hingga instansi lainnya. Namun, kenyataannya koordinasi antarinstansi nyaris tidak ada," tegas Rahmatullah dalam pernyataannya, Jumat, (4/7/2025).

Ia juga mengungkapkan bahwa panitia penerimaan murid baru di berbagai sekolah terlihat belum memahami secara menyeluruh sistem pendaftaran. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan informasi valid untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri.

Lebih lanjut, ia mengkritisi janji Gubernur Banten Andra Soni yang mengusung program sekolah gratis. Menurutnya, program tersebut hanya sebatas retorika dan belum menyentuh substansi masalah pendidikan di Banten.

"Janji sekolah gratis itu hanya ilusi. Tidak ada perkembangan signifikan dan jauh dari nilai transparansi. Ini menunjukkan kegagalan Gubernur dalam memajukan pendidikan dan menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Ia juga menyinggung budaya lama di dunia pendidikan yang masih kental dengan praktik titipan. Bahkan, menurutnya, ada anggota DPRD yang tertangkap basah terlibat dalam memuluskan jalur titipan masuk sekolah.

"Ini bukan hanya satu dua orang saja, masih banyak oknum yang punya kekuasaan di pemerintahan yang melanggengkan praktik jual beli kursi. Apakah Gubernur benar-benar sanggup memberantas hal itu? Atau hanya gimik politik menjelang Pilkada lalu?" sindirnya.

HAMAS Pusat mengaku telah berupaya meminta audiensi dengan pihak terkait, khususnya Dindikbud Banten, namun tidak mendapat respons hingga akhirnya terjadi kekisruhan dalam sistem SPMB tahun ini.

"Kami sebagai masyarakat hanya meminta pelayanan pendidikan yang transparan dan mudah diakses. Tapi yang kami dapat justru sistem yang membingungkan dan tidak responsif," tutup Rahmatullah.

(Dirhat)