ketua umum Aliansi Peduli Banten menunggu jawaban atas klarifikasi yang ditujukan kepada Dinas LH

  ketua umum Aliansi Peduli Banten menunggu jawaban  atas klarifikasi yang ditujukan kepada Dinas LH

Lebak Banten Pojok Jurnal .com Selasa 15 Juli 2025  diketahui  Dinas  Lingkungan Hidup  DLH Kabupaten Lebak Provinsi Banten diduga terkait  Pembelanjaan Barang dan jasa disoal Aliansi Peduli Banten  APB 

Pasalnya  saat awak media bersama tim investigasi  menemui  pihak  Kabid  LH ,namun ia tidak ada di tempat  

Lanjut awak media  berupaya menuju tempat Pengelolaan pembuangan sampah yang berada tak jauh  kantor Dinas lingkungan hidup 

Disitu ada salah satu petugas jaga yang enggan di sebutkann inisialnya ,  saat di konfirmasi terkait  pengelolaan seperti apa  ia justru menunjukan fasilitas yang diduga banyak yang terbengkalai ,tak terpelihara  bahkan  ada alat berat yang sudah lama tidak berfungsi dengan kondisi sangat memprihatinkan  tak terawat sampai rodanya kempes dan bagian gayungnya  juga menjadi genangan air dan sudah berwarna  terbengkalai  

Betul sudah lama ini semua tak ada pemeliharaan tak terawat  ujarnya  apalagi sarana tempat kantor dan yang lainya sudah pada rapuh pak terangnya  entah kapan akan di perbaiki  ucapnya 

Dari beberapa keterangan yang awak media dapatkan di lokasi TPA  terkait dengan pembuangan sampah  kepada siapa mereka harus membayar  diduga  semua itu dikordinir oleh oknum Kabid  secara Via transfer langsung melalui Rekening pribadi  ucap dari beberapa supir yang pada saat itu di temui awak media di lokasi  

Diduga jumlah yang harus di bayarkan Rp 700,000,00. tujuh ratus ribu rupiah dalam  satu bulan imbuhnya 

Sampai berita ini di tayangkan untuk lebih lanjut  pihak dinas LH Belum dikonfirmasi 

Iwan Setiawan ketua umum Aliansi Peduli Banten menunggu jawaban  atas klarifikasi yang ditujukan kepada Dinas LH kabupaten Lebak  Dengan harapan pihak dinas terkait dapat menjawab secara keseluruhan yang menjadi pertanyaan kami dan melampirkan dokumen- yang kami minta karna hal ini bukan kerahasiaan negara layak publik mengetahui atas penggunaan anggaran negara . ungkapkan

Bahrudin