Aliansi Peduli Lampung Desak Kejagung RI Usut Dugaan Korupsi APBD Provinsi Lampung

 Aliansi Peduli Lampung Desak Kejagung RI Usut Dugaan Korupsi APBD Provinsi Lampung 

Jakarta Pojok Jurnal.com| Bahwa Eksistensi Sekretariat Bersama Persidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Lampung-PBSR beserta Via Multi Media Grup adalah

 Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai “ social control of the change “ dalam mewujudkan tata pemerintah dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Bahwa untuk mencapai misinya, sebagaimana maksud dan tujuan serta usaha organisasi maka diperlukan adanya koordinasi antara Lembaga Swadaya Masyarakat   dengan lembaga penyelengara pemerintah Baik Exsekutif, Legislatif dan Yudikatif guna terciptanya penyelengaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan, partisifasi dan akuntabilitas.

Mengacu kepada landasan Dasar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan pikiran dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang, undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat serta Undang-undang Nomor : 9 Tahun 1998 ( 9/1998 ) Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Dalam rangka menyampaikan Aspirasi nya saat ditemui awak media Ketua Umum Nasional Persedium Peduli Bangsa Iwan Setiawan didampingi M .Hidayat Tri Ansori,S.H,C.LE. sabtu ( 19 Juli 2025 ) membenarkan bahwa pihak nya akan melakukan Aksi Demo didepan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Hari Jumat mendatang.

 mendesak sikap tegas Kejaksaan Agung RI untuk membentuk TIM Pemeriksaan terkait Penggunaan Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun 2024-2025 yang sudah terserap Kuasa Pengguna Anggaran Bina Marga Bina Kontruksi Provinsi Lampung,

Disampaikan juga M .Hidayat Tri Ansori,S.H,C.LE. selaku Sekertaris Umum Aliansi Peduli Lampung Provinsi Lampung bahwa pihak nya sudah melayangkan Surat Klarifikasi Dan Data kepada pihak Bina Marga Bina Kontruksi Provinsi Lampung pada bulan lalu namun tidak memberikan Respon dan tidak ada Jawaban  ungkap nya

red