( DPP-PBSR ) Layangkan Surat Resmi Permohonan Audit ke Delapan Lembaga PKBM di Kabupaten Pandeglang Disambut Hangat BPK RI Perwakilan Banten

Banten-Pojok Jurnal Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat ( DPP-PBSR ) 16 Februari 2024,Sambangi Kantor BPKRI Pewakilan Provinsi Banten ketika ditemui Awak Media Edi Humaedi Pembina Lembag Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat ( DPP-PBSR ) yang didapingi langsung Ketua Sanan, dirunag Gedung BPKRI Perwakilan Banten dini Hari menerangkan bahwa pihak nya sudah resmi melayangkan surat Permohonan Pemeriksaan serta AUDIT untuk ke Delapan Lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Pandeglang,

Edi humaedi  yang di damingi Sanan selaku Ketua Lembaga Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Basar Solidaritas Rakyat ( DPP-PBSR ) juga menyerahkan Dokumen Data ke delapan Lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Pandeglang  selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersumber dari APBN Pusat melalui Dak Non Fisik berupa ( BOP ) dari Tahun 2019  sapai 2023,

diduga ke delapan Lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Pandeglang telah melakukan pelanggaran, dalam  :

Tercantum dalam Pasal 26 Ayat 2 dan 3 Pembayaran Honor sebagai mana dimaksud Pada Ayat(2) Huruf 1 digunakan paling Banyak 50% ( Lima Puluh Presen ) dari keserluruhan jumlah alokasi Dana Bos Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan,Ayat (3) Pembayaran Honor sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan Kepada guru dengan Persaratan :

Besaran Dana Oprasonal atau ( BOP ) yang di dapat untuk Paud Sebesar Rp.600.000. Enam Ratus Ribu Rupiah untuk Paket A Sebesar Rp.1.300.000,- Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah Paket B Sebesar Rp.1.500.000,- Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah sedangkan Paket C sebesar Rp.1.800.000,- Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah,