Ketua Kamar Pidana MA Jelaskan Bentuk Perlawanan dalam KUHAP 2025*

Jakarta — PojokJurnal com.   [Senin, 27 Apr 2026  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) melalui forum PERISAI (Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif) memaparkan pembaruan signifikan dalam desain hukum acara pidana nasional melalui pengenalan berbagai bentuk “perlawanan” dalam KUHAP 2025. Materi tersebut disampaikan oleh Dr. Prim Haryadi selaku Ketua Kamar Pidana pada Senin (27/4/2026).

Dalam paparannya, Prim menekankan bahwa KUHAP baru memperluas ruang kontrol terhadap tindakan dan penetapan dalam proses pidana melalui mekanisme perlawanan yang dapat diajukan oleh penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum.

“KUHAP 2025 memberikan ruang koreksi yang lebih luas terhadap setiap tindakan atau penetapan yang berpotensi memengaruhi hak para pihak dalam proses pidana. Melalui mekanisme perlawanan, proses peradilan pidana didorong menjadi lebih terukur, akuntabel, dan menjamin due process of law,” ujar Prim Haryadi.

Setidaknya terdapat enam bentuk perlawanan yang kini diakomodasi KUHAP 2025. Pertama, perlawanan terhadap penangguhan penahanan sebagaimana diatur Pasal 110 KUHAP. Dalam hal hakim mengabulkan penangguhan penahanan, penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Selama proses tersebut berlangsung, terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Kedua, perlawanan atas penetapan kewenangan mengadili dalam Pasal 195 KUHAP sampai dengan Pasal 197 KUHAP. Dalam skema ini, ketika Ketua Pengadilan Negeri menyatakan suatu perkara bukan merupakan kewenangan absolut atau relatif pengadilan yang dipimpinnya, jaksa dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Putusan atas perlawanan tersebut akan menentukan kelanjutan forum pemeriksaan perkara.

Ketiga, perlawanan atas surat dakwaan yang sebelumnya dikenal dalam bentuk keberatan atau eksepsi. Melalui Pasal 206 KUHAP, nomenklatur “keberatan” diganti menjadi “perlawanan”, dengan substansi yang meliputi keberatan atas kompetensi pengadilan, dakwaan yang tidak dapat diterima, maupun permintaan pembatalan surat dakwaan. Menariknya, upaya hukum atas putusan sela dalam mekanisme ini juga menggunakan istilah yang sama: perlawanan.

Keempat, perlawanan terhadap permintaan ahli atau bahan baru oleh hakim sebagaimana Pasal 230 ayat (2) KUHAP. Ketentuan ini membuka ruang bagi terdakwa atau advokat untuk menolak atau menguji permintaan hakim atas tambahan alat bantu pembuktian apabila dinilai memerlukan koreksi prosedural.

Kelima, perlawanan dalam acara cepat, khususnya terhadap putusan perampasan kemerdekaan ketika terdakwa tidak hadir di persidangan. Pasal 266 ayat (4) KUHAP memberikan ruang bagi terdakwa untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut.

Keenam, perlawanan dalam Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagaimana Pasal 328 ayat (17) KUHAP. Dalam konteks ini, apabila terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan DPA, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, dengan konsekuensi hukum bahwa DPA dapat batal demi hukum.

Perluasan instrumen perlawanan dalam KUHAP 2025 ini menandai perubahan mendasar dalam arsitektur hukum acara pidana Indonesia. Jika selama ini upaya hukum antara pemeriksaan pendahuluan dan pokok perkara relatif terbatas, rezim baru justru menyediakan lebih banyak kanal koreksi prosedural di berbagai tahapan proses pidana.

Red Bahrudin 

Sumber Humas MA Jakarta