Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Lebak Dilaporkan ke Kejari, Potensi Kerugian Negara Miliaran Rupiah

 

Lebak, Banten – Dugaan penyimpangan dalam proyek infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali mencuat. Aliansi Peduli Banten (APB) secara resmi melaporkan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Lebak guna ditindaklanjuti secara hukum.

Laporan tersebut diketahui telah diterima oleh staf Kejaksaan Negeri Lebak pada Kamis, 09 April 2026, sebagai bagian dari proses awal penanganan pengaduan masyarakat.

Laporan ini diajukan setelah adanya keluhan masyarakat yang sebelumnya telah disampaikan kepada instansi terkait, namun dinilai tidak mendapatkan respons yang memadai. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di daerah.

Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam mengawal aspirasi publik.

“Kami menindaklanjuti laporan dugaan kasus ini karena aduan masyarakat yang diadukan ke pihak instansi terkait tidak direspons. Kalau terus dibiarkan seperti itu, anggapan masyarakat akan menilai negatif terhadap penegakan hukum di Kabupaten Lebak khususnya,” ujar Iwan dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia berharap agar pihak Kejaksaan Negeri Lebak dapat menangani perkara ini secara profesional dan objektif, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

“Kami berharap pihak Kejari Lebak bisa objektif dalam penanganan dugaan kasus ini, jangan sampai menjadi preseden buruk seperti kasus kejaksaan di daerah lain yang baru-baru ini viral,” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan dalam dokumen pemeriksaan, dugaan penyimpangan tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada sejumlah paket proyek jalan. Nilai potensi kerugian negara dari temuan tersebut mencapai sekitar Rp8.399.719.245,34 yang berasal dari:

Belanja Modal Jalan sebesar Rp6.431.874.572,70

Belanja Hibah Jalan Desa sebesar Rp1.967.844.672,64

Temuan tersebut mencakup berbagai indikasi seperti kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian mutu konstruksi, hingga perbedaan antara perencanaan teknis dan realisasi di lapangan.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Kabupaten Lebak, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.

Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan, sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola proyek pemerintah di wilayah Kabupaten Lebak -Banten.