Aliansi Peduli Banten Resmi Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran BBM DLH Kota Serang ke Polres

Serang, Pojok Jurnal — Aliansi Peduli Banten (APB) secara resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang Tahun Anggaran 2024 kepada Polres Serang. Laporan tersebut disampaikan sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah.

Ketua Aliansi Peduli Banten, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa laporan ini merupakan hasil dari investigasi lapangan serta analisis dokumen anggaran yang dilakukan oleh tim APB dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, dari hasil investigasi tersebut ditemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran operasional kendaraan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, khususnya pada belanja BBM dan pelumas kendaraan operasional pengangkut sampah.

“Laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Iwan kepada wartawan.

Dalam hasil investigasi yang dihimpun APB, terdapat beberapa indikasi yang menjadi dasar pelaporan kepada aparat penegak hukum, di antaranya:

• Dugaan ketidaksesuaian volume penggunaan BBM dengan aktivitas operasional kendaraan di lapangan.
• Dugaan adanya transaksi BBM fiktif melalui penggunaan kupon BBM tanpa pengisian kendaraan secara sah.
• Indikasi keterlibatan pihak tertentu dalam proses transaksi kupon BBM.
• Dugaan ketidaksesuaian pembelian pelumas kendaraan operasional dengan kebutuhan riil kendaraan. 

APB menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah apabila dugaan tersebut terbukti benar.

Melalui laporan yang telah disampaikan, APB meminta aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan anggaran tersebut, termasuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan anggaran operasional kendaraan di DLH Kota Serang.

“Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran ini perlu dimintai keterangan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” tegas Iwan.

APB juga menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang belum memberikan keterangan resmi terkait laporan yang disampaikan oleh Aliansi Peduli Banten tersebut.

Sementara itu, publik menunggu langkah lanjutan dari aparat kepolisian untuk menindaklanjuti laporan tersebut guna memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran yang dimaksud.

Perkembangan kasus ini akan terus kami pantau.

Redaksi Pojok Jurnal Serang