BPK Banten Serahkan LHP atas LKPD 2024 se-Provinsi Banten, Sebagian Besar Raih Opini WTP.

Pojokjurnal.com~ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada para pimpinan DPRD dan kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten. 

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Banten, Firman Nurcahyadi, S.E., M.E., CSFA, CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CHSA, di Kantor BPK Banten, Serang, pada Senin (26/5/2025).

Pemeriksaan LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kota Serang.

Namun, beberapa daerah menerima opini WTP dengan paragraf penekanan suatu hal. Kabupaten Pandeglang, misalnya, mendapat opini tersebut karena penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerah lainnya akibat kesulitan likuiditas, serta adanya peningkatan utang belanja yang berisiko tidak dapat dilunasi pada 2025 karena defisit keuangan riil.

Hal serupa juga dialami Kota Cilegon yang menerima opini WTP dengan penekanan atas defisit keuangan riil akibat penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak rasional dan tidak diimbangi dengan realisasi serta pengendalian belanja.

Sementara itu, Kota Tangerang Selatan menerima opini WTP dengan penekanan terhadap ketidakpastian hukum dalam kontrak kerja sama pengelolaan sampah Tahun Anggaran 2024 yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum.

BPK juga menyoroti sejumlah permasalahan umum yang ditemukan pada seluruh pemerintah daerah di Banten, antara lain.

1. Penatausahaan aset tetap dan aset prasarana, sarana, serta utilitas umum yang belum tertib.

2. Permasalahan dalam belanja modal, seperti ketidaksesuaian spesifikasi kontrak, kelebihan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan belum dikenakannya denda keterlambatan.

3. Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang belum sepenuhnya memadai.

4. Belanja perjalanan dinas yang belum sesuai ketentuan.

5. Penganggaran dan realisasi belanja yang tidak rasional serta tidak mempertimbangkan kecukupan kas daerah.

6. Perencanaan dan pertanggungjawaban belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang tidak sesuai ketentuan.

BPK menegaskan bahwa dalam penyusunan LHP ini, pihaknya telah meminta tanggapan dari pejabat terkait atas konsep rekomendasi serta dokumen rencana aksi yang akan dijalankan. Hal ini dilakukan untuk memastikan komitmen kepala daerah dalam menindaklanjuti temuan BPK secara tepat waktu.

“Dengan diserahkannya LHP BPK hari ini, kami mengharapkan kepala daerah beserta jajaran segera menindaklanjuti rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Firman.

Rata-rata tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Per Semester II Tahun 2024 mencapai 85,89%. Capaian tertinggi diraih Kota Tangerang Selatan sebesar 96,31%, disusul Kabupaten Tangerang 90,97%, Kabupaten Serang 87,77%, Kota Cilegon 87,17%, Kota Tangerang 85,71%, Kabupaten Lebak 84,46%, Kota Serang 83,31%, dan terendah Kabupaten Pandeglang sebesar 72,30%.

BPK berharap, melalui pemeriksaan ini, pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara tertib, taat aturan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Banten.

Red