PPB-APB Desak APH Turun Langsung Ke Lokasi Rehabilitasi Irigasi Tangerang

Tangerang Pojokjurnal.Com|Pengembangan Dan Pengelolaan System Inrigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang luas nya 1000 sampai dengan 3000 Hektar dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten Kota,dalam Nama Kegiatan pelaksanaan Rehabilitasi Irigasi Tangerang,yang dilaksanakan melalui Dinas PUPR Provinsi Banten  menelan Anggaran Rp.3.695.726.866,-Sumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun 2024 dengan Pelaksana CV.BATAVIA BENTENG DJAYA

Dalam Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi Irigasi Tangerang dilaksanakan dilokasi Bojong Renged Rawa Rengas Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang,dikerjakan Pada malam hari disaat debet air sedang meningkat terlihat dibeberapa titik yang sudah terpasang bahan matrial diduga pekerja tidak melakukan Penggalian terlebih dahulu

Saat dikonfirmasi awak media (Ju ) ( 28 Juli 2024 ) salah satu Pekerja Tukang dalam Kegiatan Rehabilitasi Irigasi Tangerang membenarkan  bahwa di beberapa Boplang atau Titik Kegiatan  tidak di gali terlebih dahulu,malah sudah kami Tegor agar dilakukan Penggalian dengan kedalaman 60 Cm,memamg tidak satu gerup dengan Kami  jumlah pekerja ada 20 Orang ungkap nya.

Disisi lain Muhamad Humaedi Sekjen Persidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten,mengungkapkan bahwa pihak nya sudah memiliki Dokumentasi awal dan Vidio wawancara dengan para Pekerja Rehabilitasi Irigasi Tangerang,dan menurut analisa kami dengan ada nya kegiatan Pekerjaan dimalam hari lebih cenrung Rawan nya ketidak maksimalan dalam hasil Pekerjaan terlihat di beberapa Titik Pemasangan terkesan asal Jadi diduga Batu di  tumpuk bahan adukan hanya sebagai sarat saja  makan nya mereka langsung tutup acian dan Finising agar tidak terlihat ada nya kejangalan

Banyak hal yang kami temukan di lokasi Kegiatan Rehabilitasi Irigasi Tangerang Lemah nya Pengawasan dari Dinas PUPR Provinsi Banten seolah Tutup mata ada apa antara Dinas dengan Pelaksana,untuk itu mudah-mudahan Proyek Rehabilitasi Irigasi Tangerang jadi Perhatian ( APH ) Aparat Penegak Hukum agar dapat melakukan Pematauan secara langsung agar mencegah ada nya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pungkas nya.

( Red )