Menyoroti Tambang Batu Gunung Liar di Desa Kota Pagu, Curup Utara: Dugaan Ilegalitas PT W.A.B

Bengkulu, PojokJurnal.Com - Tambang batu gunung liar kembali menjadi sorotan di Kabupaten Rejang Lebong, terutama aktivitas tambang PT Wahyu Anugerah Bersaudara (PT W.A.B) yang diduga beroperasi secara ilegal di Desa Kota Pagu, Kecamatan Curup Utara. Berdasarkan investigasi awal, aktivitas tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku hingga 2032, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Mineral dan Batu Bara), Sabtu, 11 Januari 2024.

Menurut Pasal 158 UU Minerba, setiap kegiatan penambangan tanpa izin resmi (IUP-OP) dikenai sanksi pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Proses penerbitan IUP juga harus melalui mekanisme ketat, termasuk rekomendasi dari Dinas PUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong melalui Bidang Penataan Ruang, yang kemudian diteruskan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan izin.

Namun, Kepala Bidang Penataan Ruang, Amin Jaya, ST, menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi kepada PT W.A.B untuk aktivitas penambangan di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang legalitas izin yang dikeluarkan. “Bagaimana izin ini bisa keluar tanpa rekomendasi resmi?” ujar Amin Jaya dalam keterangannya.

Keluarnya izin untuk PT W.A.B memunculkan dugaan adanya campur tangan oknum pejabat tertentu di tingkat provinsi yang meloloskan perizinan secara tidak sah. Ironisnya, hingga saat ini kasus ini belum mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum. Siapa yang mengeluarkan rekomendasi dan meloloskan izin tersebut masih menjadi pertanyaan besar.

Jika kegiatan tambang ilegal ini tidak segera ditindak tegas, Kabupaten Rejang Lebong terancam mengalami kerusakan ekosistem yang parah. Aktivitas tambang liar berpotensi merusak lingkungan, menyebabkan bencana ekologis, serta merugikan masyarakat sekitar. Selain itu, keberadaan tambang di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) melanggar prinsip tata ruang yang telah ditetapkan.

Masyarakat dan pemerhati lingkungan mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan memberikan sanksi tegas. “Jika dibiarkan, kerusakan ekosistem akan sulit dipulihkan, dan ini adalah ancaman besar bagi masa depan Rejang Lebong,” ujar salah satu aktivis lingkungan setempat.

(M. Yusrizal)