Diduga Langgar Aturan Pemilu, Oknum Kades Balaian Kisam Tinggi Diproses Bawaslu

OKU Selatan, Pojokjurnal.com - Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten OKU Selatan menindak lanjuti laporan dugaan tindak Pidana Pemilu yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades) Balaian, Kecamatan Kisam Tinggi, pada beberapa waktu lalu.

Pasalnya, (Rm) oknum Kepala Desa Balaian dilaporkan warga ke Sentra Gakkumdu OKU Selatan diduga melakukan tindak pidana Pemilu dengan mencoblos lebih dari 1 Kali, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 pada Tanggal 14 Februari 2024 lalu.

Tak hanya oknum Kepala Desa, yang dilaporkan warga juga sejumlah keluarga oknum Kepala Desa yang terlibat melakukan pencoblosan terhadap salah satu Calon DPRD OKU Selatan lebih dari 1 kali tersebut.

Atas dasar laporan warga, Sentra Gakkumdu saat ini sedang melakukan proses klasifikasi terhadap para saksi untuk ditindak lanjuti.

Komang Wardiasa, S. Kom., C. Med Koordinator (Kordiv) Penanganan Pelanggaran (PP) dan Data Informasi (Datin) Bawaslu OKU Selatan membenarkan bahwa pihaknya telah mendapat laporan dari warga terkait dugaan tindakan pidana Pemilu Tahun 2024.

"Benar, kami telah menerima laporan masyarakat terkait dengan adanya tindak Pidana Pemilu yang ada di Desa Balaian Kecamatan Kisam Tinggi,"ujarnya.

Sejauh ini Centra Gakkumdu, masih melakukan pengembangan dari keterangan saksi untuk menggali informasi ke depan terkait indikasi berdasarkan laporan masyarakat tersebut.

Oknum Kades tersebut dilaporkan diduga melakukan pelanggaran yaitu mencoblos lebih dari 1 Kali untuk salah satu calon legislatif kabupaten OKU Selatan. "Sekarang kita sedang melakukan klasifikasi terhadap para saksi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut," tuturnya.

Sedangkan. Lanjut Komang, Barang Bukti (BB) yang sudah ada di Sentra Gakkumdu berupa Video pencoblosan yang dilakukan diduga Kepala Desa tersebut.

"Pasti kita tindak lanjuti, sekarang sudah diproses pemanggilan saksi, dan akan memanggil Kepala Desa tersebut, untuk sementara ini, oknum Kepala Desa diancam dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 533 dan Pasal 516 yang menerangkan pada saat Pemungutan Suara melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali maka diancam Pidana 1 Tahun 6 Bulan dan didenda 18 Juta," tandasnya. (IM)