P3B Desak KPK dan Kejaksaan Selidiki Dugaan Penyimpangan Pembangunan Sekolah Rakyat Banten
PANDEGLANG, Pojokjurnal.com — [Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025–2026 di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.
Desakan tersebut disampaikan Ketua P3B, Arip Wahyudin alias Ekek, melalui pernyataan resmi pada Kamis, 27 Agustus 2026. P3B mengaku menemukan sejumlah persoalan berdasarkan hasil pemantauan, pengaduan masyarakat, dan penelusuran di lapangan terkait pelaksanaan proyek yang melibatkan PT Hutama Karya (Persero).
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan. P3B mempertanyakan apakah seluruh tahapan pemilihan penyedia telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta persaingan usaha yang sehat.
Selain proses pengadaan, P3B juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, progres fisik, volume pekerjaan, kualitas material, dan pembayaran pekerjaan.
P3B menyebut terdapat informasi mengenai progres fisik yang dinilai tidak sebanding dengan penyerapan anggaran serta dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi. Namun, seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui audit teknis serta pemeriksaan aparat berwenang.
“Apabila ditemukan adanya penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan menimbulkan kerugian negara, kami meminta agar proses hukum dilakukan secara tegas dan transparan,” ujar P3B dalam pernyataannya.
P3B juga menyoroti aspek keterbukaan informasi publik. Menurut mereka, masyarakat perlu memperoleh informasi yang dapat dibuka berdasarkan ketentuan hukum mengenai pelaksanaan proyek, termasuk informasi kontrak, RAB, spesifikasi pekerjaan, progres pembangunan, serta hasil pengawasan.
Desak Pemeriksaan KPK dan Kejaksaan
P3B meminta KPK RI melakukan pengumpulan data dan informasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut, mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, kontrak, pelaksanaan, pengawasan hingga pembayaran.
Sementara kepada Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Banten, P3B meminta dilakukan telaah serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek, termasuk pejabat pembuat komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan pihak pelaksana.
P3B juga meminta Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan memastikan pembayaran kepada penyedia didasarkan pada progres pekerjaan yang benar-benar telah diverifikasi.
Soroti Dugaan Penjualan Limbah Proyek
Selain persoalan pelaksanaan pekerjaan, P3B turut meminta aparat penegak hukum menelusuri informasi mengenai dugaan penjualan limbah atau material sisa pembangunan Sekolah Rakyat.
Menurut P3B, informasi tersebut perlu diperiksa melalui inventarisasi material, dokumen proyek, kontrak, serta mekanisme pengelolaan material sisa pekerjaan. Mereka meminta aparat memastikan apakah terdapat pelanggaran atau kerugian negara dalam pengelolaan material tersebut.
“Jangan sampai persoalan material sisa pembangunan justru menjadi celah terjadinya penyimpangan. Kami meminta semuanya diperiksa secara terbuka berdasarkan bukti,” tegas P3B.
Siapkan Aksi di Kementerian PU
P3B menyatakan akan terus mengawal persoalan pembangunan Sekolah Rakyat di Pandeglang dan Lebak. Organisasi tersebut mengaku siap menyerahkan data maupun bukti yang dimiliki kepada aparat penegak hukum.
P3B juga menyampaikan rencana melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyampaikan aspirasi dan hasil temuan lapangan mereka.
P3B menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat dan masa depan anak-anak di Banten. Karena itu, mereka meminta seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang baik.
Meski demikian, seluruh tudingan dan dugaan yang disampaikan P3B belum dapat dianggap sebagai fakta hukum. Kebenaran mengenai dugaan pengondisian pengadaan, ketidaksesuaian spesifikasi, progres pekerjaan, maupun dugaan penjualan material sisa pembangunan harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit lembaga berwenang.
Pihak PT Hutama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, PPK, konsultan pengawas, maupun pihak terkait lainnya juga perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip praduga tak bersalah.
P3B menegaskan akan menyerahkan bukti yang dimilikinya kepada APH dan meminta proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, serta tanpa pandang bulu.
Posting Komentar