Bupati Pandeglang Pastikan Kesiapan MPLS Sekolah Rakyat, Tekankan Kolaborasi Sukseskan Program Presiden

 

PANDEGLANG – PojokJurnal com  [Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan persiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat (SR). Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan optimal, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menggelar rapat terbatas (ratas) sekaligus meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Pandeglang, Jumat (24/7/2026).

Dalam arahannya, Bupati Dewi Setiani menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah dan pihak terkait harus bersinergi untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan MPLS terpenuhi, mulai dari sarana dan prasarana, tenaga pendidik, asrama, hingga kebutuhan konsumsi para siswa.

"Di rapat ini kami ingin semua menyampaikan progres, karena Sekolah Rakyat ini merupakan program Bapak Presiden yang harus kita sukseskan bersama," ujar Bupati.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat agar pelaksanaan program berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kasatker Prasarana, Astri Paramita, menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat Pandeglang saat ini telah mencapai 66 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Agustus 2026.

"Untuk mengejar target, kami terus melakukan percepatan progres. Bahkan, kami sudah menambah tenaga kerja dan jam kerja," jelas Astri.

Ia memastikan pelaksanaan MPLS pada 31 Juli 2026 tetap dapat dilaksanakan karena fasilitas utama telah siap digunakan.

"Gedung SD, SMP, dan SMA sudah rampung. Meja belajar juga sudah tersedia. Untuk asrama juga sudah selesai, sudah ada tempat tidur, kasur, dan lemari," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Pandeglang, Siwi Astuti, mengatakan pihaknya terus mematangkan kesiapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Sebanyak 480 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dijadwalkan mengikuti MPLS.

"Untuk siswa SD memang masih kurang sedikit, tetapi kami pastikan pada saat MPLS jumlahnya akan terpenuhi," katanya.

Ia menambahkan, saat ini telah tersedia 37 guru tamu, dengan kebutuhan tambahan empat guru lagi. Selain itu, telah disiapkan 13 wali asuh dan dua wali asrama guna mendukung pembinaan peserta didik.

"Kami terus melakukan persiapan agar seluruh kebutuhan siswa dapat terpenuhi dan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyampaikan apresiasinya atas hadirnya Sekolah Rakyat di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, program tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam mengakses pendidikan.

"Warga Pandeglang mayoritas petani dan nelayan. Mereka terkadang terkendala ekonomi untuk biaya sekolah anaknya. Di sinilah uluran tangan kita dibutuhkan," tuturnya.

Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.

Rapat dan peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Suryadi Sembiring, PPK Prasarana Strategis Provinsi Banten Nabil Muhamad, Project Manager PT Utama Karya Agung Hari Wibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat, Plt Asisten Daerah II Hasan Bisri, serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.