Tegas Lindungi Konsumen, MA Sosialisasikan PERMA 4/2025*

Jakarta -Pojok Jurnal com. [Rabu, 04 Maret 2026. OJK kini diberikan kewenangan hukum yang jelas untuk bertindak mewakili dan mengajukan gugatan atas nama konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang terindikasi merugikan masyarakat. Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) secara resmi menggelar sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2025. 

Peraturan terbaru ini merupakan komitmen tinggi MA RI guna berikan perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Perma tersebut, mengatur tata cara mengadili gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap pelaku usaha di sektor jasa keuangan.

Terbitnya Perma Nomor 4 Tahun 2025 merupakan wujud pelaksanaan amanat dari UU Otoritas Jasa Keuangan Tahun.  Melalui regulasi turunan tersebut, OJK kini diberikan kewenangan hukum yang jelas untuk bertindak mewakili dan mengajukan gugatan atas nama konsumen terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang terindikasi merugikan masyarakat.

Terkait substansi peraturan baru yang baru terwujud pada akhir 2025 ini, Ketua Muda Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., memberikan penjelasan secara komprehensif. 

Ia memaparkan Perma ini merupakan terobosan hukum acara yang menggabungkan dua konsep sekaligus, yakni gugatan sederhana (small claim court) dan gugatan kelompok (class action) yang sebelumnya diatur dalam Perma terpisah.  Dalam praktiknya, implementasi penyelesaian gugatan akan dibagi berdasarkan kompetensi absolut lembaga peradilan. 

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama MA, Sutarno, menegaskan untuk sengketa jasa keuangan konvensional, gugatan akan diajukan ke Pengadilan Niaga. Sementara itu, Pengadilan Agama secara khusus berwenang mengadili perkara sengketa jasa keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Sutarno juga menambahkan Perma ini mencakup pengaturan jangka waktu pemeriksaan yang cepat. Putusan pengadilan harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak sidang pertama.  Lewat pedoman dimaksud, diharapkan hambatan prosedural yang selama ini terjadi dalam praktik peradilan dapat diminimalisasi.

Merespons kewenangan baru ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Mame Sadafal, menyatakan bahwa para hakim di berbagai daerah menyambut baik dan merasa termotivasi untuk mengkaji lebih dalam.  Ia juga menekankan perlunya pelatihan khusus bagi para hakim guna menyamakan persepsi dan mengembalikan memori kebijakan MA dalam satu hukum acara, di mana pelatihan lanjutan tersebut rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Sosialisasi ini, dinilai esensial guna memastikan penerapan hukum acara yang seragam, cepat, dan tepat sasaran di seluruh tingkat peradilan umum maupun peradilan agama.

 Red Bahrudin 

Penulis: Abiandri Fikri Akbar

Sumber Humas MA Jakarta