Dugaan Korupsi Infrastruktur Mengemuka, APB Laporkan DPUPR Cilegon ke Kejari : Kerugian Negara Capai Rp 3,4 Miliar

 

CILEGON, BANTEN – Aliansi Peduli Banten (APB) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon kepada Kejaksaan Negeri Cilegon. Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi lapangan serta analisis dokumen yang mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tahun anggaran 2024.

Ketua Umum APB, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam mendorong penegakan hukum yang transparan dan berkelanjutan.

“Kami menindak lanjuti laporan ini ke Kejari Cilegon dengan harapan besar hukum bisa ditegakkan secara transparan, objektif dan berkelanjutan, jangan berhenti di jalan. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengembalian kerugian negara jangan sampai terus terjadi dalam tubuh pemerintahan, khususnya di lingkungan instansi DPUPR Cilegon,” tegasnya.

Berdasarkan dokumen investigasi APB yang juga merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2024, ditemukan sejumlah indikasi permasalahan serius dalam pelaksanaan proyek belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan spesifikasi teknis dalam kontrak, di antaranya:

Penggunaan material yang tidak sesuai standar

Ketebalan konstruksi yang tidak memenuhi spesifikasi

Kualitas pekerjaan yang dinilai tidak optimal

Selain itu, ditemukan adanya kelebihan pembayaran proyek dengan nilai mencapai Rp 3.412.029.988,01 yang diduga terjadi akibat lemahnya verifikasi dan ketidaksesuaian progres fisik pekerjaan.

Dalam perkembangan terbaru, APB juga mengungkap bahwa pengembalian kerugian negara telah dilakukan, namun baru sebagian, yakni sebesar Rp 900.000.000 dari total temuan Rp 3.412.029.988,01.

Padahal, mengacu pada ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pengembalian kerugian negara wajib diselesaikan paling lambat 100 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan secara resmi.

Diketahui, LHP BPK tersebut telah diserahterimakan pada awal Juni 2025, sehingga batas waktu pengembalian seharusnya telah berakhir sekitar September 2025. Namun hingga April 2026, pengembalian baru mencapai Rp 900 juta.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen penyelesaian kerugian negara serta potensi adanya unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan dalam proses pengembalian tersebut.

Dalam analisisnya, APB menilai terdapat indikasi kuat adanya kelemahan sistem pengawasan internal, baik dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maupun konsultan pengawas.

Lebih jauh, dugaan penyimpangan ini berpotensi melanggar ketentuan hukum, termasuk:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Tipikor

APB mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk menelusuri lambatnya pengembalian kerugian negara yang belum tuntas hingga melewati batas waktu yang ditentukan.

“Kami tidak ingin kasus seperti ini berhenti pada klarifikasi saja. Harus ada tindak lanjut hukum yang jelas agar menjadi efek jera,” tambah Iwan.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. APB berharap Pemerintah Kota Cilegon segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan proyek agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan nilai potensi kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah dan pengembalian yang belum tuntas, publik kini menanti langkah tegas dari Kejaksaan Negeri Cilegon dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

Redaksi Pojok Jurnal - Cilegon