Tim Advokasi Hukum Andika – Nanang, melaporkan Dugaan Pelanggaran Hukum Ketua APDESI Mancak Ke Bawaslu Kab. Serang

Serang, PojokJurnal.Com - Koordinator Tim Deni Ismail Pamungkas beserta tim Eki Wijaya Pratama, Rojak dan Liha Solihatunisa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 telah mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Serang untuk melaporkan Iwan Ketua APDESI Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang dan 9 kepala Desa se Kecamatan Mancak Kabupaten Serang diduga melakukan pelanggaran hukum pemilu dengan bersikap tidak netral dan menguntungkan salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni – Dimyati dan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Serang Ratu Zakiah – Najib Hamas.

Bahwa, dalam deklarsi dukungan tersebut kepala Desa se Kecamatan Mancak Mendukung “Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati sebagai Gubermur dan Wakil Gubernur Banten dan Ibu Ratu Zakiah dan Bapak Najib Hamas Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Serang.

Bahwa, Tindakan Kapala Desa mendeklarasikan dalam mendukung, mengajak dan membagikan video seruannya tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang mana sudah tertuang dalam Undang - Undang Desa Pasal 29 huruf j diatur Kepala Desa dilarang terlibat dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Hal yang sama juga tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Sanksinya pun jelas, bahwa Pasal (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/ POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Bahwa, dalam bukti video yang berdurasi 48 detik tersebut (terlampir) telah menguntungkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Andra Soni – Dimyati, dan calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Serang Ratu Zakiah – Najib Hamas. Dengan secara spesifik mendeklarasikan mendukung, dan menyatakan sebagai institusi ketua APDESI Kecamatan Mancak dengan sadar dan lantang berbicara didepan masyarakat dan merekam deklarasi dan dukungannya tersebut.

Bahwa, peristiwa tersebut telah menjadi fakta notoir yang kemudian viral dan diunggah baik secara narasi atau tulisan oleh media elektronik sebagaimana tersebut di atas serta menjadi konsumsi publik bagi semua golongan masyarakat luas.

Sebagaimana dalam Ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) mengatur sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/ POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” dengan pelaporan tersebut tim Advokasi Hukum Andika – Nanang meminta Bawaslu Kabupaten Serang Agar menindak tegas pelanggaran hukum tersebut.

(Tim)