Presidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten Desak Polda Banten Tangkap Pelaku Penjual sparepart yang diduga Palsu

Lebak Pojok Jurnal.Com| Kendaraan bermotor biasanya menjadi alat transportasi penting untuk mobilitas sehari-hari, Pergi Bekerja dan lain sebagai nya, Mencari sparepart atau suku cadang, sebaiknya di tempat terpercaya, agar tidak salah, apalagi tertipu. Sebab sekarang ini banyak suku cadang dengan label asli ternyata barangnya palsu.

Seperti yang dialami AR 37 Th warga masyarakat Lebak Banten mengakui ketika AR membeli sparepart disalah satu toko sparepart Motor dikawasan Cijoro Rangkas Bitung,ternyata setelah saya bandingkan sparepart tersebut dengan Seperpat yang kami beli di Toko Resmi Honda ternyata ada Perbedaan diduga Kuat sparepart yang kami beli di Toko kawasan Cijoro adalah Barang sparepart Palsu terlihat dari Hologram yang berbeda Jauh serta Kualitas nyapun sangatlah berbeda

Menyikapi hal tersebut diperkuat dengan Informasi Mitra Kerja Persidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten dan ada nya Pengakuan pemilik Toko Berbadan PT.yang menjual Barang sparepart atau Sukucadang Kendaraa Merk Label Honda Genuine Part membenarkan barang tersebut adalah Produk KCD

Untuk itu reaksi cepat Persidium Peduli Bangsa Aliansi Peduli Banten sudah Menyerahkan (LI ) Laporan Informasi Kepada Polda Banten dalam Prihal Laporan Informasi Mohon Pemeriksaan Terkait ada nya Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Dengancara Menjual serta Mengedarkan dan Barang sparepart atau Sukucadang Kendaraa Merk Label Honda Genuine Part yang di lakukan oleh Toko berbadan PT. yang berada dikawasan Cijoro Kabupaten Lebak Banten.

Dengan Dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografi (UU MIG), Pasal 100 (UU MIG)- Setiap orang yang dengan tanpa hak mengunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Pasal 101 (UU MIG)- Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografi milik pihak lain untuk barang dan / atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan / atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan / atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan / atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Pasal 102 (UU MIG)- Setiap orang yang memperdagangkan barang dan / atau jasa dan / atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan / atau jasa dan / atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 8, pasal 9, pasal 10, Pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah )

Berdasarkan undang undang tersebut Iwan Setiawan Ketua Umum Persidium Peduli Bangsa aliansi Peduli Banten,sudah menyerahkan Laporan dan Alat Bukti berupa sparepart / sukucadang kendaraan dengan merk/label Honda Genuine Part, yang diduga merupakan produk CKD/Palsu bukti Nota Pembelanjaan yang dikeluarkan oleh PT tersebut Terlampir serta Dokumen Alat bukti Lain nya.

Untuk itu Kami meminta Kepala Bapak Kapolda Banten agar secepat nya membentuk Tim Pemeriksaan Kepada PT Tersebut dan segera mengamankan pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran berupa sparepart / sukucadang kendaraan dengan merk/label Honda Genuine Part, yang diduga merupakan produk CKD/Palsu ungkap nya