THR dan BHR 2026 Resmi Diumumkan, Pemerintah Tegaskan Tak Boleh Dicicil dan Wajib Cair H-7 Lebaran

 

JAKARTA, Pojok Jurnal – Pemerintah resmi mengumumkan kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) bagi ojek online (ojol) menjelang Lebaran 2026. Kepastian ini menjadi angin segar bagi para pekerja sekaligus langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat menjelang Idulfitri 1447 H/2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pembayaran THR untuk karyawan swasta bersifat wajib, harus dibayarkan secara penuh, dan tidak diperkenankan dicicil.

“Untuk sektor swasta kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (3/3/2026), dipantau dari Breaking News Pojok Jurnal.

Ia menjelaskan, THR diberikan kepada pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu tahun sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, besaran THR dihitung secara proporsional sesuai lamanya masa kerja.

“Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun, jumlahnya adalah satu bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kerja kurang satu tahun diberikan secara proporsional,” kata Airlangga.

Menurutnya, total nilai THR sektor swasta tahun ini diperkirakan sangat besar. Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah yang tercatat mencapai 26,5 juta pekerja. Dengan angka tersebut, estimasi total THR yang akan dibayarkan sektor swasta diperkirakan mencapai Rp124 triliun.

Airlangga menambahkan, pencairan THR ini diharapkan mampu mendongkrak konsumsi nasional secara signifikan menjelang Lebaran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk ditindaklanjuti di wilayah masing-masing. Yassierli menegaskan, pemberian THR keagamaan harus mengacu pada regulasi yang berlaku.

“Pemberian THR mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja secara terus-menerus dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, baik berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya,” tegas Yassierli.

Meski demikian, pemerintah mengimbau agar perusahaan dapat menyalurkan THR lebih awal sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Dalam surat edaran tersebut juga dirinci tata cara perhitungan besaran THR, dan kembali ditegaskan bahwa pembayaran harus dilakukan secara penuh tanpa dicicil.

“THR keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil,” katanya.

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR 2026 berjalan sesuai aturan, Kementerian Ketenagakerjaan meminta para gubernur mengambil langkah konkret di daerah. Setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan pemerintah daerah.

Pertama, memastikan perusahaan di wilayah masing-masing membayarkan THR sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, mengantisipasi potensi keluhan dengan membentuk pos komando satuan tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat layanan konsultasi sekaligus penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2026, dan terintegrasi dengan portal resmi di thr.kemnaker.go.id.

Redaksi Pojok Jurnal