Prahara Proyek: Fadia A. Rafiq Akui Korporasi Keluarga Masuk Gelanggang Pengadaan

JAKARTA Pojok Jurnal – Aroma tak sedap yang menyelimuti tata kelola pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mulai tersingkap. Bupati Pekalongan, Fadia A. Rafiq, secara terbuka mengakui bahwa perusahaan milik keluarganya turut serta dalam berbagai proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah yang ia pimpin.

Meskipun mengakui keterlibatan entitas bisnis keluarganya, Fadia dengan tegas menampik adanya intervensi personal atau praktik "cawe-cawe" untuk memuluskan langkah perusahaan tersebut.

"Enggak, saya tidak ikut. Itu bukan punya saya, saya enggak pernah ikut. Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya," tegas Fadia saat berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Drama Penangkapan dan Bantahan OTT

Politisi tersebut juga melontarkan pembelaan terkait penangkapannya oleh tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fadia membantah dirinya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT). Menurut versinya, ia sedang melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk membahas program Makan Bergizi Gratis saat penyidik datang menyergap.

"Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun. Demi Allah enggak ada," ucapnya meyakinkan awak media. Ia juga bersikeras bahwa pertemuannya dengan Gubernur sama sekali tidak bersinggungan dengan urusan perizinan proyek atau pengondisian tender.

Gurita Pengondisian di Sektor Alih Daya

Meski dibantah oleh sang Bupati, KPK memiliki narasi yang berbeda. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa perkara ini berakar pada dugaan rasuah di sektor outsourcing (alih daya).

Penyidik menduga adanya skenario "pengaturan main" yang dilakukan secara sistematis di berbagai dinas. Tujuannya satu: memastikan perusahaan tertentu keluar sebagai pemenang tender tenaga pendukung di Pemkab Pekalongan.

Catatan Operasi Senyap KPK:

• Kloter Pertama: Fadia A. Rafiq diringkus di Semarang bersama ajudan dan orang kepercayaannya.
• Kloter Kedua: Tim KPK mengamankan 11 orang lainnya di wilayah Pekalongan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan.
• Sektor Krusial: Fokus penyelidikan berada pada pengadaan jasa tenaga kerja atau alih daya yang diduga telah "dikondisikan" sejak awal.

Hingga kini, lembaga antirasuah tersebut masih mendalami seberapa jauh keterlibatan sang Bupati dalam mengatur distribusi proyek-proyek di wilayahnya, terutama yang melibatkan jejaring bisnis keluarga di tengah struktur birokrasi.

Redaksi Pojok Jurnal Nasional